Zonafakta, JAKARTA – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan penerimaan negara bakal merosot setelah sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digabung ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). ‘Superholding’ bikinan negara itu akan diresikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).
Soalnya, kata Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, setoran dividen dari BUMN-BUMN tak lagi masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara sebagai investasi.
“Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget sebesar Rp90 triliun pada 2025, dari sebelumnya Rp85,5 triliun pada 2024, akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi. Dividen BUMN ini akan dikembangkan terus-menerus sebesar-besarnya,” katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dalam Undang-Undang APBN 2025, belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.621,3 triliun, naik Rp271 triliun atau 8,1 persen dari realisasi belanja 2024 yang mencapai Rp3.350,3 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan PNBP sebesar Rp513,6 triliun.
Nawardi menekankan perubahan status BUMN di bawah Danantara bakal berdampak pada penerimaan negara.
“Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, imbuh Nawardi, Kementerian Keuangan perlu merevisi skema penerimaan PNBP dalam UU APBN. Jika tidak ada langkah pengganti, berkurangnya pemasukan dari dividen BUMN berisiko mempersempit ruang fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.
“Penerimaan negara harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN,” katanya.
Terpisah, ekonom sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri menilai Danantara bisa menjadi instrumen pengelolaan aset negara yang efektif. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada imbal hasil investasi.
“Ini adalah sarana yang baik sekali untuk recycle asset sebetulnya,” kata Chatib dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, aset BUMN yang selama ini tidak termanfaatkan bisa dikonversi menjadi aset produktif. “Yang mungkin akan membuat investor itu tertarik,” imbuhnya.
Chatib mengingatkan, tanpa manajemen yang profesional, skema Danantara bisa menimbulkan risiko besar di masa depan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, Danantara bisa mengurangi intervensi politik dalam pengelolaan aset negara.
“Kalau misalnya Danantara sesuai dengan yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak perlu didiskusikan via DPR,” ujarnya.
Menurut Burhanuddin, skema ini bisa memangkas negosiasi dengan DPR, termasuk dalam penunjukan komisaris dan direksi. “Ada ongkos politiknya kan, ada biayanya, ada trade off-nya, termasuk pengangkatan komisaris, direksi, itu perlu approval dari DPR,” katanya.
Burhanuddin menilai Danantara berpotensi menjadi instrumen seperti Temasek di Singapura. Namun, ia mengingatkan risiko besar jika skema ini salah kelola. “Tapi jangan lupa kalau kita kepleset kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita, dan pertaruhannya sangat mahal,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya menjelaskan bahwa Danantara akan mengonsolidasikan aset ekonomi negara yang dikelola BUMN untuk kepentingan jangka panjang.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). Investasi awal untuk BPI Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 325,8 triliun (kurs Rp 16.290).
Presiden kemudian menjelaskan arti Danantara menurut istilah. Ia menjelaskan, “daya” berarti energi atau kekuatan. “Anagata” berarti masa depan. Sementara itu, “Nusantara” berarti Tanah Air Indonesia.
“Jadi artinya Danantara ini, kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak cucu kita,” terang Prabowo.
Disebut-sebut ada tujuh BUMN raksasa yang bakal bergabung di Danantara, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID. Selain itu ada juga Indonesia Investment Authority (INA) yang akan ikut dilebur menjadi bagian Danantara.(*)
Leave a comment